KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat lantik 305 pegawai negeri sipil untuk tujuh instansi. Pelantikan tersebut digelar usai apel akbar tunas Pengayoman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cikarang, Jumat (01/02).
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Abdul Aris mengatakan integritas menjadi hal yang paling ditekankan terhadap para pegawai yang bekerja di lembaga pemasyarakatan dan kantor imigrasi ini.
“Integritas menjadi hal utama yang ditekankan, seperti amanat yang disampaikan Pak Menteri Yasonna. Kalau ada pegawai yang terlibat tindakan tidak baik akan akan tindak tegas turunkan pangkat, dipindahkan atau pecat,” kata dia kepada NewsBekasi.Id.
Lanjut dia, 305 pegawai yang dilantik berasal dari tujuh instansi di lima daerah yakni Kantor Imigrasi Bekasi dan Lapas Bekasi, Lapas Cikarang, Kantor Imigrasi Karawang dan Lapas Karawang, Lapas Purwakarta dan Lapas Subang.
Penekanan integritas pegawai, lanjut Aris, dilakukan juga dengan peningkatan status seluruh instansi Kemenkumham di Jawa Barat menjadi wilayah bebas korupsi (WBK). Saat ini, baru tiga instansi yang telah lolos menjadi WBK yakni Kantor Imigrasi Cirebon, Lapas Cirebon dan Lapas Cibinong.
“Peningkatan menjadi WBK ini berarti komitmen kami untuk senantiasa tranparan dan tentu integritas. Selanjutnya sesuai arahan Kepala Kanwil, seluruhnya didaftarkan menjadi WBK. Setelah WBK kami kejar menjadi WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani),” kata dia.
Sementara itu, Kapala Lapas Cikarang Kadek Anton Budiharta menyatakan, ratusan PNS yang telah dilantik itu merupakan pegawai yang telah menjalani masa orientasi selama setahun. Diharapkan, setelah orientasi mereka sudah mampu menjalani tugas serta menjaga integritas.
“Di kami (Lapas Cikarang) ada 74 orang, 71 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka resmi menjadi PNS, bagian dari keluarga kami. Saya berharap tunas-tunas pengayoman yang baru dilantik ini mampu memberikan yang terbaik kepada negara, mempunyai integritas dan terus berinovasi,” kata dia.
Pelantikan digelar secara serentak yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri PAN RB Syafruddin melalui teleconference. Pelantikan ini ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji PNS, penyerahan SK, serta pengukuhan penggunaan pakaian dinas dan pemasangan atribut pakaian dinas.
“Pengambilan sumpah hakikatnya sebagai cerminan sikap ketaatan sebagai aparatur terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kesetiaan terhadap bangsa dan negara,” ucap Kadek. (yga)
