UNLA Kerjasama Dengan BANI Sosialisasikan Arbitrase untuk Kontraktor

45

Bandung, Buananews.com – Universitas Langlangbuana (UNLA) melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Bandung pada hari Jumat, 08 Nopember 2019 melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi di Luar Pengadilan bagi Pelaku Usaha/Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi di Jawa Barat”.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi Kontraktor (Penyedia Jasa Konstruksi) serta pihak-pihak yang terkait sejalan dengan adanya Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mulai berlaku tanggal 12 Januari 2017.

Para Kontraktor di Indonesia, khususnya di Jawa Barat wajib memahami hal ikhwal mengenai Kontrak Kerja Konstruksi, paling sedikit harus mencakup uraian mengenai  16 (enam belas) hal, antara lain mengenai ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan serta tentang pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Demikian disampaikan oleh Dr. H.Jafar Sidik,S.H.,M.H.,M.Kn.,FCBArb. (Arbiter BANI/Sekretaris Jenderal IArbI) sebagai Narasumber pada kegiatan tersebut. Acara dihadiri pula oleh Dr. Yuda Wastu,Ir.,M.T., sebagai Perwakilan dari Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) UNLA, sekaligus membuka kegiatan ini. Kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Perwakilan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Propinsi Jawa Barat, Perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Propinsi Jawa Barat, Developer, Kontraktor, Praktisi Hukum (Advokat), Notaris/PPAT, Lembaga Jasa Keuangan/Perbankan/Pembiayaan, Dosen dan Mahasiswa, dll.

Selanjutnya, Dr. Jafar Sidik mengemukakan terdapat pendapat mengenai pengertian sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidak puasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang disebut dengan sengketa. Sengketa (dalam hukum kontrak) adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Persengketaan hukum adalah ketidak sesuaian mengenai adanya kewajiban hukum atau hak, atau sejauh dan jenis kompensasi yang dapat diklaim oleh pihak yang dirugikan atas pelanggaran tugas atau hak tersebut. Terjadinya sengketa hukum dalam perjanjian konstruksi dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal para pihak.  Faktor Eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh kedua belah pihak, antara lain kebijakan pemerintah, perubahan politik, pengaruh global, dan force majure karena sebab alam. Faktor Internal, adalah pelanggaran penunjukan atau default hak dan kewajiban, dan perubahan waktu, kualitas dan biaya. Perselisihan hukum dapat juga disebabkan oleh pilihan penyelesaian segketa. Persengketaan hukum dalam Perjanjian Konstruksi dapat terjadi pada masa pra-konstruksi, selama konstruksi dan perselisihan paska konstruksi yang terjadi setelah pekerjaan selesai dan setelah Final Handling Over (FHO).

Terdapat faktor-faktor potensi penyebab sengketa kontsruksi, yaitu: Aspek Teknis, seperti faktor: perubahan lingkup pekerjaan, perbedaan kondisi lapangan, kekurangan material dan/atau peralatan, keterbatasan personil, kurang jelas atau kurang lengkap gambar rencana dan/atau spesifikasi teknis. Aspek Waktu, seperti Faktor Penundaan, Percepatan, dan Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan Aspek Biaya, seperti: Faktor Penghematan dan Keterlambatan Pembayaran

Ketentuan Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 88 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi: a. mediasi; b. konsiliasi; dan c. arbitrase;

Para pihak yang berselisih atau bersengketa wajib membuat klausula/perjanjian arbitrase secara tertulis untuk dapat menyerahkan dan menyelesaikan sengketa jasa konstruksi melalui Lembaga Arbitrase BANI, dengan menggunakan peraturan dan prosedur arbitrase BANI, yang putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), akhir (final) dan mengikat (binding). No Arbitration Without Arbitration Clause/Agreement.

Praktek menunjukkan tentang penyelesaian sengketa melalui BANI hingga tahun 2018 lebih dari 1000 (seribu) perkara dan lebih dari 26% (duapuluh enam prosen) adalah merupakan penyelesaian sengketa dalam bidang jasa konstruksi.

Dr. Yuda Wastu menyambut baik program kegiatan PkM ini yang merupakan kerjasama antara Lembaga PkM UNLA dengan BANI Bandung. Program kegiatan PkM adalah kegiatan sivitas akademika UNLA yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkan peranan BANI dalam penyelesaian sengketa akan lebih dipahami oleh Para Kontraktor Jasa Konstruksi khususnya di Jawa Barat serta pihak lainnya.

Irma Yuniani Rosway,S.H.,CLA Perwakilan dari PPKHI Jabar selaku Praktisi Hukum bidang Konstruksi sangat antusias dan  mengusulkan agar dapat dilaksanakan kegiatan sejenis di masa yang akan datang dengan pendalaman materi yang lebih luas lagi serta diikuti oleh lebih banyak lagi pesertanya.

Dr.Yushermansyah,M.Si. selaku Perwakilan dari KADIN Jawa Barat menyambut baik kegiatan ini karena pemahaman mengenai arbitrase untuk penyelesaian sengketa jasa konstruksi sangat penting bagi anggota KADIN dan mengharapkan kegiatan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan di Kantor KADIN Jabar. (*)