Tak Lakukan Eksekusi, Ketua PN Palembang Digugat Rp 800 Juta

130

Palembang, Buananews.com – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Bongbongan Silaban digugat warga sebesar Rp 800 juta. Selain itu, warga juga meminta agar gedung PN Palembang disita untuk jaminan.

Ada kasus apa? Berdasarkan website PN Palembang yang dikutip detikcom, Minggu (4/8/2019), gugatan itu mengantongi nomor 146/Pdt.G/2019/PN.Plg. Penggugat adalah warga bernama Reka Mayasari.

Gugatan ini dilatarbelakangi saat Reka menggugat Wahyu Ningsih lewat jalur gugatan sederhana. Pada Desember 2018, PN Palembang mengabulkan gugatan itu dan menghukum Wahyu untuk membayar utang kepada Reka sebesar Rp 146.650.000.

Ternyata, putusan itu tidak bisa dieksekusi dengan berbagai alasan. Tidak terima, Reka menggugat Ketua PN Palembang. Ikut digugat pula Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Palembang dan Ketua Mahkamah Agung (MA).

“Menghukum tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 208 juta,” demikian bunyi petitum gugatan Reka.

Sela ini itu, Reka juga meminta Ketua PN Palembang untuk membayar secara tunai kerugian imateril sebesar Rp 600 juta. Angkanya bertambah setiap bulannya sebesar Rp 100 juta sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah beserta bangunan yang dikenal dengan Kantor Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus beralamat Jalan Kapten A Rivai No.16 Palembang,” tuntut Reka.

Tidak hanya itu, Reka juga menuntut agar Bongbongan dicopot dari jabatannya.

“Membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 3 juta perhari secara tanggung renteng apabila lalai dalam memenuhi isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,” pungkasnya.

Baru Pertama

Ketua DPC Peradi Palembang, Hj. Nurmalah, SH mengatakan sepengetahuannya tuntutan kepada Ketua PN Palembang dalam kasus ini baru pertama kali terjadi. Karena detail perkara dan masalah hukumnya belum jelas benar, Nurmalah menyatakan tidak bisa mengomentari secara dalam kasus ini.

 

Namun secara umum dia menyatakan, bahwa gedung pengadilan adalah milik negara tidak bisa di sita. Kemudian, tidak bisa dilakukan eksekusi tentu ada beberapa alasan dan penyebab. “Itu yang kita tidak tahu detailnya,” ujar Nurmalah.

Apakah ada persyaratan yang belum dipenuhi. Atau penyebab lain. Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, memang pihak yang berperkara punya hak mempertanyakan.

Menurutnya, sebaiknya pihak yang dirugikan melakukan pendekatan ke PN terlebih dahulu. Kemudian bisa juga melaporkan ke Pengadilan Tinggi, karena pengadilan negeri berada di bawah pembinaan pengadilan tinggi.

Nurmala juga menjelaskan bahwa dalam putusan hakim ada beberapa jenis kategori. Apakah putusan itu jenis deklataror atau komdemlatoir. Sesuatu yang diperintahkan eksekusi, atau hanya menyatakan satu pihak bersalah saja.

Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir adalah jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya.

Putusan deklarator atau deklaratif (declatoir vonnis) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau  penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

Putusan constitutief (constitutief vonnis) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

Sedangkan putusan condemnatoir adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. (detik.com/*)