Schedule Penggeledahan Diumbar Ke Publik, Pelemahan KPK Terbukti?

79
Diding Jalaludin*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah komando Firli Bahuri, tampaknya mulai membungkam pandangan negatif sebagian pihak yang meragukan kinerja KPK setelah dirinya terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023. Langkah awal Firli cs yang baru dilantik seumur jagung itu secara tiba-tiba melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Al hasil dari OTT tersebut Bupati Sidoarjo Saiful Ilah diamankan.

Setelah OTT Saiful Ilah, KPK cukup mengejutkan publik, pasalnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan kena OTT dan berhasil diamankan bersama tersangka lainnya. Padahal selama  proses pemilu serentak tahun 2019 kemarin, Wahyu Setiawan kerap muncul di berbagai media baik cetak maupun televisi nasional dengan narasi-narasi yang “mencitrakan” komitmennya menjunjung integritas. Namun akhirnya, Wahyu dihadiahi KPK rompi oranye dan sepasang borgol.

Sisi lain yang menarik dari OTT Wahyu Setiawan, adalah turut diamankannya Harun Masiku yang merupakan caleg DPR RI dari PDI-P. Kabarnya mereka diamankan lembaga anti rasuah tersebut terkait dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI. Namun OTT KPK kali ini bisa dibilang lucu. Akibat tidak “dibekali” izin menggeledah dari Dewan Pengawas, KPK tidak dapat melakukan penggeledahan pada hari itu juga. Hasilnya penggeledahan “reschedule” mundur beberapa hari.

Anehnya, beredar di surat kabar nasional kemarin, Plt. Jubir KPK Ali Fikri mengungkapkan jika Dewas telah merestui penggeledahan lokasi-lokasi terkait kasus Wahyu-Harun yang akan dilakukan minggu depan. Tindakan yang dilakukan jubir KPK dan gagalnya penggeledahan penyidik secara cepat ini jelas merupakan pelemahan KPK yang terstruktur dan sistematis.

Logikanya, jika jadwal penggeledahan diumbar ke publik secara terbuka, apakah mungkin jadwal lebih rinci dikirim kepada “yang bersangkutan”? mungkin saja. akan tetapi meskipun tidak diberikan jadwal rinci, setidaknya yang bersangkutan sudah tahu kapan tempatnya akan digeledah. Walaupun kita tidak tahu, Ali sengaja mengumbar jadwal atau keceplosan.

Memang dalam Pasal 33 KUHAP pun, penyidik harus berbekal izin dari Ketua Pengadilan jika akan melakukan penggeledahan.  Tapi selama ini kita tidak tau jadwal penggeledahan kapan akan dilakukan. Lagi pula, dalam keadaan mendesak, penyidik diperbolehkan untuk melakukan penggeledahan tanpa adanya surat izin sebagaimana diatur Pasal 34 KUHAP. Salah satu alasan mendesak adalah dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan barang bukti. Seharusnya KPK pun bisa melakukan penggeledahan tanpa surat izin Dewas.

Pertanyaan selanjutnya, kenapa penyidik saat melakukan OTT tidak dilengkapi izin melakukan segala tindakan yang perlu dalam rangka mengungkap suatu kasus? Jika iya, ini sangat ironis. Padahal idealnya, sebelum OTT berlangsung, pastinya KPK sudah mengendus adanya tindakan pidana, saat bertugas melakukan operasi sedianya penyidik sudah dilengkapi segala surat izin yang perlu, sehingga Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang KPK tidak akan jadi alasan pembenar gagalnya penggeledahan pada saat operasi berlangsung akibat ditolak oleh pihak-pihak yang terkait dengan upaya penggeledahan.

Meski Jubir KPK tidak merinci lokasi yang akan digeledah, akan tetapi kita sebagai masyarakat bisa menebak lokasi mana saja yang patut untuk digeledah. Sehingga sangat tidak etis jika jadwal penggeledahan diumbar ke depan publik. Jika sudah begini, sangat dimungkinkan barang bukti akan dilenyapkan oleh yang bersangkutan. Kemudian kasusnya tidak terungkap, dan kasus diberhentikan. Akhirnya cita-cita penegakan hukum yang adil gagal. Seyogyanya, segala tindakan yang dilakukan dalam rangka penanganan perkara dirahasiakan dari pihak mana pun, jangan sampai bocor atau sengaja dibocorkan.

Korupsi adalah penyakit yang akan menghancurkan bangsa. Seluruh elemen harus bekerja sama melakukan pemberantasan korupsi secara masif. Ke depan, kita harapkan tidak ada lagi kejadian yang sama, gagalnya KPK secara cepat mengungkap tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat dan Negara.

*Penulis adalah Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang