Said Aqil Tagih Janji Kredit Rp 1,5 T, Sri Mulyani Sebut Syaratnya

41

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kritikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj terhadap pemerintah soal janji kredit murah Rp 1,5 triliun yang disebutnya tak pernah terealisasi.

Said mengatakan bahwa pihaknya pernah menandatangani perjanjian (MoU) tentang kredit murah tersebut. Namun, sampai hari ini, satu peser pun belum terlaksana. Sri Mulyani menjelaskan kredit tersebut memang akan diberikan ke organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mendukung ekonomi rakyat, salah satunya ke NU sebagai ormas terbesar. Peruntukannya, bagi 5-10 juta pengusaha.

Kredit tersebut tidak secara langsung disalurkan oleh pemerintah pusat kepada individu, melainkan melalui penyalur seperti Bahana Arta Ventura, Permodalan Nasional Madani, dan Pegadaian. “Karena tidak mungkin (bagi) Kementerian Keuangan, dana yang dikelola pemerintah pusat langsung diberikan kepada masyarakat individual,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (27/12).

Ia menjelaskan, kredit ultramikro telah diberikan kepada lima koperasi yang terafiliasi atau diusulkan NU, salah satunya Koperasi Sidogiri, di Pasuruan, dengan total dana Rp 211 miliar. Menurut dia, Koperasi Sidogiro sudah menjadi koperasi yang sangat maju, bahkan telah memiliki sistem pembukuan ekonomi yang sangat baik.

Tapi, PBNU juga meminta kredit tersebut disalurkan ke pondok pesantren. Hal ini, menurut Sri Mulyani, tidak mungkin direalisasikan. Sebab, pondok pesantren bukan unit ekonomi. “Kalau anggaran (ini) di dalam APBN itu namanya investasi, harus roll over, bukan hibah, kalau hibah itu kan diberikan seperti PKH (Program Keluarga Harapan),” ujarnya.

Ia memastikan pemerintah akan mendukung peningkatan ekonomi rakyat, dengan berbagai hal seperti kredit, infrastruktur, dana desa, dan sumbangan lainnya, yang akan diberikan kepada masyarakat di kelas akar rumput, terutama yang tidak mampu. Ia pun menjelaskan, target penyaluran Kredit Usaha Rakyat telah ditingkatkan menjadi Rp 190 triliun tahun depan, sesuai permintaan Presiden Jokowi. (katadata.com)