PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

767

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca, serta untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Para Gubernur;
8. Para Bupati/Walikota;

Untuk:

KESATU:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
Melakukan koordinasi penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.
Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan kegiatan:
memverifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Izin Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU);
menetapkan standar minimum kompilasi data;
melakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian: perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU;
menyampaikan hasil rapat koordinasi kepada menteri, gubernur, dan! atau bupati/walikota terkait dalam rangka pengambilan keputusan sesuai kewenangannya mengenai:
penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan;
penetapan areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan sebagai tanah negara;
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
penetapan tanah terlantar dan penghentian proses penerbitan atau pembatalan HGU; dan/atau
langkah-langkah hukum dan/ atau tuntutan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data dan evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Membentuk Tim Kerja dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2.

KEDUA:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:
Melakukan penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit bagi:
permohonan baru;
permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif; atau
permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan berada pada kawasan hutan yang masih produktif,
Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan untuk permohonan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami dan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
Melakukan penyusunan dan verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, peruntukan, dan tanggal penerbitan.
Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 3, melakukan evaluasi terhadap:
pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit yang belum dikerjakan/dibangun, masih berupa hutan produktif, dan/atau terindikasi tidak sesuai dengan tujuan pelepasan atau tukar menukar dan dipindahtangankan pada pihak lain;
perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan tetapi belum mendapatkan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan;
pelaksanaan pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi/ High Conservation Value Forest (HCVF) dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit;
serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Melakukan identifikasi perkebunan kelapa sawit yang terindikasi berada dalam kawasan hutan.
Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 2 mengenai:
penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan; dan/atau
langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data, evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% (dua puluh perseratus) untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

KETIGA:
Menteri Pertanian untuk:
Melakukan penyusunan dan verifikasi data dan peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara nasional yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan evaluasi terhadap:
proses pemberian Izin Usaha Perkebunan dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diterbitkan; dan
pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau izin usaha perkebunan untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan;
serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi mengenai NSPK Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan.
Meningkatkan pembinaan kelembagaan petani sawit dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan lahan untuk peningkatan produktivitas sawit.
Memastikan setiap perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

KEEMPAT:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:
Melakukan penyusunan dan verifikasi data HGU yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, dan peruntukan.
Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada angka 1, melakukan evaluasi terhadap:
kesesuaian HGU perkebunan kelapa sawit dengan peruntukan tata ruang;
realisasi pemanfaatan HGU perkebunan kelapa sawit;
peralihan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran Badan Pertanahan Nasional; dan
pelaksanaan perlindungan dan/atau pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi/HCVF dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit;
serta menyampaikan hasil evaluasinya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 2 mengenai:
penetapan tanah terlantar yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
penghentian proses penerbitan HGU dalam hal proses perolehan haknya tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau pembatalan HGU perkebunan kelapa sawit yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar;
pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila belum diproses dan/atau diterbitkan Hak Atas Tanahnya;
penetapan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagai tanah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada gubernur untuk diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi kawasan hutan.
Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% (dua puluh perseratus) dari pelepasan kawasan hutan dan dari HGU perkebunan kelapa sawit.
Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah pada lahan-lahan perkebunan kelapa sawit rakyat.

KELIMA:
Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

KEENAM:
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menunda permohonan penanaman modal baru untuk perkebunan kelapa sawit atau perluasan perkebunan kelapa sawit yang telah ada yang lahannya berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.

KETUJUH:
Gubernur untuk:
Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/ izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.
Melakukan pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
Menyampaikan hasil pengumpulan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Menteri Pertanian yang menyangkut Izin Usaha Perkebunan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menyangkut Izin Lokasi.
Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 2 mengenai pembatalan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan.
Menyampaikan usulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penetapan areal yang berasal dari pengembalian tanah dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan menjadi kawasan hutan.

KEDELAPAN:
Bupati/Walikota untuk:
Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang diatur dalam Diktum KEDUA angka 2.
Melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan pada wilayah kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup: peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
Melakukan pengumpulan data dan peta serta verifikasi atas Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam dan tahun tanam.
Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah kabupatennya yang berada pada kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain).
Menyampaikan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4 kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 2 mengenai pembatalan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan.

KESEMBILAN:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KESEPULUH:
Mekanisme pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota mengikuti alur proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.

KESEBELAS:
Pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan dan pelaksanaan peningkatan produktivitas kelapa sawit dilakukan secara terus menerus.

KEDUABELAS:
Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 19 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO