Dies Natalis Ke- 9, FH UNMA Gelar Seminar Nasional Arbitrase

211

Majalengka, Buananews.com – Dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum  yang ke- 9 (sembilan), Universitas Majalengka (Unma) menggelar Seminar Nasional dengan Tema Mencapai Efisiensi dan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis melalaui Arbitrase, Rabu (8/1/2020).

Hadir dalam seminar tersebut Advokat H. Kuswara S. Taryono, S.H., M.H., Penasehat BANI Perwakilan Bandung. Hadir pula Dr. H. Jafar Sidik, S.H., M.H., MKn., FCBArb.  Wakil Ketua BANI Bandung dan Arbiter BANI.

Rani Dewi, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Pelaksama Seminar, menyampaikan bahwa seminar yang diikuti lebih dari 300 peserta itu merupakan rangkaian dari Dies Natalis UNMA ke- 9.

Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Majalengka (YPPM) Prof. Dr. Drs. H. A.  Yunus, S.H., MBA., MSi. mengemukakan riwayat  perjalanan panjang Sekolah Tinggi Hukum hingga terbentuknya Fakultas Hukum Universitas Majalengka yang sekarang Disnatalis yang ke-9.

“Kami YPPM mendukung penuh kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum ini,” kata Yunus.

Rektor Universitas Majalengka Prof. Dr. Ir. H. Sutarman, MSc. Dalam sabutannya mengemukakan ia sangat menyambut baik kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNMA ini, bahkan dirinya mengharapkan sinergi antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mencetak Para Pelaku Bisnis dan Fakultas Hukum selaku yang mencetak Penyelesaian Sengketa. Rektor sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional tersebut.

Sementara Jafar Sidik mengatakan Lembaga Arbitrase BANI didirikan Tahun 1977 oleh KADIN sebelum lahirnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesan Sengketa.

“Kita wajib memahami falsafah dan teori arbitrase, yaitu pemberdayaan individu dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah. terdapat banyak prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin arbitrase yang telah diadopsi dalam UU No.30 Tahun 1999,” Kata Sekjen IArbI itu.

Doktrin yang dimaksud Jafar yaitu seperti putusan final dan binding (mengikat) serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, confidentiality (rahasia), separability (terpisah), competenze (kewenangan), impartial (independent, tidak memihak), non-publikasi, non-konfrontatif, choice of law, choice of procedures.

“Semuanya wajib dipahami oleh para pihak yang bersengketa, berselisih berbeda pendapat termasuk lawyer (advokat), dan pihak lain terkait arbitrase,” ujar Jafar.

Jafar yang juga Dosen Pascasarjana UNLA Bandung itu, mengamanatkan kurikulum Pendidikan Fakultas Hukum tidak boleh tertinggal oleh perkembangan politik hukum bisnis saat ini dalam undang-undang.

Para peserta sangat aktif dan antusias mengikuti seminar. Beberapa dari mereka mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Mohamad R Bunyamin Khan seorang Kepala Desa antusias menanyakan mengenai proses tahapan pengajuan permohonan arbitrase dan siapakah yang harus mengajukan permohonan tersebut.

Laksamana Nurullah Akbar menanyakan bagaimana peranan advokat dalam menyelesaikan sengketa serta biaya-biaya terkait arbitrase.

Intan Nuraeni bertanya tentang bagaimana tahapan-tahapan berarbitrase serta bagaimana bilamana Termohon dalam Arbitrase itu tidak hadir. (JS)