Bambang Hariyanto Beri Kuliah Umum “Arbitrase Bisnis” di FH Unsri

316

Palembang, Buananews.com – Pengacara H. Bambang Hariyanto, SH., MH., FCBArb sekaligus Tim Ahli Badan Arbitrase Nasional Indonesia, memberikan kuliah umum tentang perkembangan Arbitrase Bisnis di Indonesia, kepada mahasiswa kenotariatan Fakultas Hukum Unsri.  Kuliah umum diselenggarakan Senin (4/2) di Lantai 8 FH Tower Unsri Bukit Besar, diikuti 50 mahasiswa kenotariatan dan sejumlah pimpinan dan dosen fakultas hukum.

Menurut Bambang, mahasiswa notariat sangat penting memahami seluk beluk arbitrase. Karena arbitrase membutuhkan notariat.  “Tidak ada arbitrase tanpa perjanjian. No arbitration wthout agreement”. Dan syarat utama berarbitrase adalah perjanjian,” ujar Bambang.

Disinilah poin penting notaris dalam arbitrase. Apalagi, Pasal 9 Ayat 2 UU Arbitrase menegaskan: Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta notaris.”

luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Sementara menurut Ahli, Prof Subekti menyatakan arbitrase adalah penyelesaian suatu penyelisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orag wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.

Profesor H. Priyatna Abdurrasyid menyebut arbitrase sebagai suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau berselisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepekati bersama dengan tujuan memperoleh kputusan final dan mengikat.

Arbitrase mempunyai prinsip lebih praktis dan disenangi kedua pihak, sebab merupakan parties autonomy (otonomi para pihak), pacta sunt servanda (mengikat), good faith (itikad baik) dan efisien.

Pelaku bisnis lebih menghendaki penyelesaian perkaranya melalui arbitrase karena berbagai alasan. Antara lain, lebih cepat (paling lama 180 hari), proses tertutup, dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian sesuai bidang yang disengketakan, proses sederhana, putusan final dan mengikta, serta diakui secara internasional.

Karena kelebihan inilah makin banyak pelaku usaha yang mepercayakan perselisihannya melalui arbitase. Ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang didaftarkan di Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) periode 2000-2018.

Dari tahun 2000 sampai 2004, hanya 93 perkara, 2005-2009 naik jadi 132, 2010-2014 melonjak jadi 310 perkara. Sementara lima tahun terakhir, melonjak lagi jadi 458 perkara. Sebelum ada UU No 30 tahun 1999, perkara yang ditangani BANI hanya 162, setelahnya melonjak jadi 993 kasus.

Sementara jenis perkara yang ditangani paling besar soal sewa menyewa, 27 persen, kontruksi 25 persen, IT/Telekomunikasi 14 persen, Jual beli 8 persen, sisanya Asuransi, Keuangan, Transportasi, ESDM, Keagenan. Sementara berdasarkan perkara yang ditangani BANI, lokal 91,92 persen dan internasional 8,08 persen.

Sementara jangka waktu penyelesessaian perkara BANI, lebih 180 hari 22 persen, kurang 90 hari 34 persen, 150-180 hari 11 persen dan 90-150 hari 32 persen. Sementara prose penyelesaian perkara, dalam proses 14 persen, dicabut/dihapus 29 persen, dan diputus 56 persen dari total 1155 kasus yang didaftar.

BANI adalah lembaga arbitrase tertua dan terbesar di Indonesia, yang didirikan KADIN, 30 November 1977. Selain BANI di Indonesia ada BADAPSKI, BASYARNAS, PAMI dan BAPMI. (met/bahary)