Komunitas Pemilu Bersih Sebut Safari Politik Sekadar Ajang Cek Elektabilitas

Menjelang Pemilu 2024 yang digelar kurang dari setahun lagi, berbagai tokoh memang terus menggelar safari politik ke sejumlah daerah

Jakarta – Koordinator Komunitas Pemilu Bersih, Jerry Sumampow mengatakan saat ini para elit politik miskin gagasan saat melaksanakan safari politik. Menurut Jerry, momen tersebut hanya jadi ajang mengetes kenaikan elektabilitas politisi.

“Digunakan oleh para caleg untuk melakukan semacam bargaining meningkatkan posisi tawar mereka dengan partai politik supaya mengusung mereka,” katanya Jerry usai diskusi Komunitas Pemilu Bersih, Senin, 27 Februari 2023.

Jerry mengatakan safari politik kerap berkaitan dengan survei. Di mana kata Jeirry, survei digunakan untuk meninjau ada tidaknya kenaikan elektabilitas tokoh bersangkutan.

“Ada nggak efek elektoralnya bagi yang bersangkutan,” kata dia.

Hal seperti itu, kata Jerry, merupakan praktik yang buruk untuk dipertahankan dalam skema pemilu di Indonesia, dan justru membuat makna safari politik menjadi tidak baik. Alasannya menurut dia, ajang tersebut harusnya menjadi momen pendidikan pemilih.

“Tapi (yang terjadi) mobilisasi untuk mendukung yang bersangkutan,” ucapnya.

Safari Politik yang dimaknai hanya sekedar kunjungan ramai-ramai itu disebut Jerry membentuk masyarakat terpengaruh dengan sesuatu yang dipermukaan.

“Safari politik mungkin harus dimaknai dengan gagasan, bukan cuma ramai-ramai,” ucap Jeirry

Safari Politik inilah yang bisa dimanfaatkan para politisi menyampaikan gagasan ke publik, sehingga publik pun dapat lebih melihat pada gagasan ketimbang tampang dan penampilannya.

“Tidak terjadi sekarang. Nah, itu tidak terjadi. Hanya memanfaatkan kepopuleran saja,” kata dia.

Tidak ada larangan Safari Politik

Jeirry mengatakan saat ini memang belum ada larangan terkait Safari Politik. Pasalnya, tahapan Pemilu 2024 masih belum memasuki masa pencalonan DPR, DPRD, DPD maupun presiden dan wakil presiden.

Dia menyatakan, semua orang berhak melakukan safari politik selagi belum tercatat dalam daftar capres atau legislatif.

“Tentang aturan tidak ada yang melarang, belum ada capres kalau mau ditindak juga tidak bisa,” ucapnya.

Tentu dalam hal penindakan seorang yang melakukan Safari Politik perlu legal standing, yaitu status seseorang sebagai capres, cawapres atau caleg.

“Penindakan itu kan harus ada legal standing, yang jelaskan legal standingnya itu sebagai peserta Pemilu sebagai capres atau cawapres atau sebagai yang diusung partai politik menjadi peserta Pemilu itu legal standingnya,” kata dia.

Menjelang Pemilu 2024 yang digelar kurang dari setahun lagi, berbagai tokoh memang terus menggelar safari politik ke sejumlah daerah. Baik Capres, Cawapres maupun Caleg berlomba-lomba turun ke masyarakat untuk meningkatkan keterkenalan dan keterpilihan mereka.

Salah satu Capres yang terus melakukan safari politik adalah Anies Baswedan. Capres yang akan diusung oleh Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera itu tercatat telah melakukan safari politik sejak akhir tahun lalu, setelah dia turun dari kursi Gubernur DKI Jakarta.

Selain Anies, sejumlah tokoh seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Capres sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga kerap melakukan safari politik.

(Prasetyo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *