Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI) buka suara soal pernyataan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi soal akan mengusung politik identitas dalam menghadapi Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat ditemui usai acara Siaga Pengawasan 1 Tahun Menuju Pemilu 2024 yang digelar di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (14/2) malam.
Bawaslu, kata Rahmat, menghimbau kepada semua partai politik untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana untuk melakukan kampanye dan juga ajang untuk menyerang satu sama lain.
“Kami akan mengingatkan Partai Ummat untuk tidak melakukan hal demikian. Masjid adalah tempat bersama umat Islam, yang pilihan politik bukan hanya partai Ummat,” ujar Rahmat.
Menurut dia, sarana publik itu milik bersama. Selain itu, penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan politik dapat berpotensi menimbulkan pertentangan sosial.
“Kalau seperti itu akan terjadi pertentangan sosial dan harus hati-hati teman-teman Partai Ummat itu akan menaikkan eskalasi pertarungan di tingkat akar rumput. Itu yang paling berbahaya,” jelas dia.
Lebih lanjut, ketika ditanya awak media soal apakah pihaknya akan menindak Partai Ummat soal akan mengusung politik identitas Islam.
“(Bakal ditindak) Oh ya, pasti,” imbuhnya.
Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi sebelumnya menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Kami akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” jelas Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Ummat, Jakarta, Senin (13/2).
Menurut Ridho, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Ia pun menuding pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik.
“Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik,” terang dia.
Selain itu, dia mengklaim politik identitas merupakan jalan yang sudah sesuai dengan Pancasila.
“Dengan demikian perlu dipahami sesungguhnya politik identitas adalah politik yang pancasilais,” klaimnya.
Partai Ummat, kata dia, bakal membangun perjuangannya dari masjid. Menurutnya, politik gagasan di dalam masjid tidaklah dilarang. Justru yang dilarang adalah politik provokasi.
“Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda,” katanya.
(Prasetyo)
