Jakarta – Peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri menilai masalah kesepakat politik yang berkaitan dengan utang piutang tak etis disampaikan ke ranah publik.
Menurut Aisah perjanjian politik termasuk utang piutang, hanya merupakan ikatan kesepakatan antara yang telibat di dalamnya. Baik itu peserta pemilu, partai dengan calon atau antara calon presiden dengan cawapres. Termasuk pula dalam konteks pemilihan kepala daerah.
“Menjadi rahasia tertutup di antara mereka sendiri dan jarang dibuka di ruang publik,” ucapnya saat dihubungi, Selasa, 7 Februari 2023.
Aisah mengatakan dalam kasus calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, jika ditemukan masalah hukum terkait dengan implementasi perjanjian politiknya, maka bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum formal.
“Jangan kemudian hal ini dibuka secara sebagian-sebagian dan membuatnya menjadi gosip politik,” ucap Aisah.
Berdampak pada Citra Anies Baswedan
Aisah melihat pengungkapan suatu kesepakatan politik, lebih-lebih menyangkut utang piutang, berdampak menurunkan image yang bersangkutan. “Menurunkan image sosok capres atau cawapres tertentu,” kata dia.
Bukan itu saja, kesepakatan politik memberikan gambaran yang buruk pada publik. Misalnya politikus potensial menjadi enggan berpolitik lantaran onkos yang mahal.
“Misalnya, ongkos politik yang mahal disampaikan dalam kasus Anies ini akan membuat banyak politikus potensial yang punya kapasitas tetapi tak memiliki modal finansial, menjadi enggan masuk ke dalam politik,” ucapnya
Aisah juga mengkhawatirkan calon-calon berkapasitas tersebut enggan terjun ke politik karena biaya tinggi, termasuk perjanjian utang piutang politik dan lainnya.
Aisah menyebut hubungan pengaruh utang piutang ini terhadap eletabilitas calon tidak bisa dijabarkan secara eksplisit. Faktor elektablitas, kata dia, lebih tepat diukur melalui survei.
Namun jika ditinjau dari segi logika berpikir pemilih, menurut Aisah, tentu ada dampaknya. Sebab masalah itu berkaitan dengan keraguan pemilih atas komitmen Anies.
“Dalam konteks Anies dan isu yang berkembang di ruang publik, maka hal ini, misalnya, berkaitan dengan komitmen Anies yang dianggap problematis,” ucap kata dia.
(Prasetyo)
