Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bekasi mengalami keterbatasan bantuan sosial (Bansos) yang digelontorkan oleh pemerintah. Hingga akhirnya disinyalir masih banyak warga terdampak Covid-19 yang masih belum tersentuh. Salah satunya dialami oleh wilayah Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Meski demikian, dengan memaksimalkan peran dan fungsi para relawan Gugus Tugas Percapatan Penanganan Covid-19 tingkat desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Lambangsari tidak tinggal diam dan mencari solusi dalam mengatasi keterbatasan bansos pemerintah dengan menggalang partisipasi masyarakat mampu dan pengusaha yang ada diwilayahnya dalam menciptakan ketahanan pangan.
“Kalau melihat kondisi yang serba penuh keterbatasan seperti saat ini, bagi kami tidak menjadi solusi kalau akhirnya kita mengeluh dan pasrah. Dengan keterbatasan bansos yang kami terima, kami akhirnya mencari langkah-langkah solutif, salah satunya dengan menggalang donasi partisipasi dari para masyarakat yang mampu dan para pengusaha lokal yang ada diwilayah desa kami, dan alhamdulillah ternyata tingkat kepedulian mereka sangat tinggi,” ujar Pipit Haryanti, Kepala Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Rabu (06/05).
Dijelaskan Kades akrab sapa Pipit, setidaknya dari bantuan berupa bahan pangan yang diterima dari hasil donasi partisipasi masyarakat dan pengusaha yang digalang pihaknya, terkumpul sekitar 1500 paket sembako dan sudah tersalurkan kepada masyarakatnya yang berhak dan terdampak Covid-19.
“Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang berpartisipasi dalam mengatasi ketahanan pangan diwilayah Lambangsari, dan sampai hari inipun kami masih terus berupaya menggalang bantuan pangan, dalam upaya mengatasi kesulitan yang dialami sebagian besar masyarakat diwilayah kami yang tidak tersentuh oleh bansos,” ulasnya.
Dari sekitar 3000 KK masyarakat yang terdampak dan membutuhkan bantuan, hanya sekitar 1000 an saja yang tersentuh bansos dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bekasi.
“Dan sebagian besar data-data penerima bansos hari ini pun adalah hasil penentuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pemerintah pusat yang sudah dihimpun beberapa tahun lalu sebelum pemerintahan desa saya, sehingga kami menerimanya sudah matang.”
“Terkecuali data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang memang hasil verifikasi kami, namun itupun masih sangat terbatas karena hanya bisa mencukupi 183 penerima saja dan sudah melalui tahapan musyawarah desa (Musdes) sesuai dengan regulasi,” jelasnya. (her)
