BANJIR yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi dengan status ‘Tanggap Darurat’ pada tanggal 25 Februari sampai tanggal 2 Maret 2020 banyak warga masyarakat yang mengeluhkan saluran air dan sungai agar segera dilakukan normalisasi dengan alasan sudah terjadi pendangkalan pada sungai.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Alam (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ahmad Haidir, mengemukakan bahwa pihaknya akan berkordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi serta unsur dinas terkait karena menurutnya semua Kecamatan sebagian besar terdampak banjir.
“Nanti kita petakan dan berkordinasi dengan BPBD karena semua urgent,kita satu pintu satu komando nanti alat kita mau dikemanakan karena semuanya perlu penanganan namun mana yang lebih urgent,” ungkap Haidir kepada NewsBekasi.id, Rabu (26/02).
Haidir juga menambahkan bahwa alat berat yang ada pada dinasnya semua sudah diterjunkan dilapangan sehingga butuh kordinasi dengan BPBD, namun pihaknya tetap akan mengalihkan alat berat tersebut guna melakukan penangan banjir di Kabupaten Bekasi.
“Alat – alat kita semua sudah dilapangan, kita juga berupaya agar membnatu melakukan penanggulangn banjir,” katanya.
Haidir juga menyampaikan bahwa pada tahun 2020 PUPR pusat sudah memetakan anggaran selama tiga tahun berjangka melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane untuk normalisasi dan penguatan tanggul sampai ke ujung kali Bekasi yang mana adalah masuk di kali Cikarang Bekasi Laut (CBL).
“Ditahun ini PUPR pusat melalui BBWS sudah menganggarkan untuk melakukan normalisasi dan penguatn tanggul dari mulai kali cikeas masuk ke kota Bekasi dan masuk ke Kabupaten Bekasi ujungnya kali CBL” ujarnya. (red)
