KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Slamet Supriadi berharap para camat punya database usulan pembangunan dari masing-masing Desa/ Kelurahan. Hal ini, ujar Slamet, guna mengetahui usulan kegiatan tersebut apakah sudah direalisasikan atau belum.
Slamet mengakui banyaknya protes yang dilakukan Kepala Desa/Lurah ataupun masyarakat, terkait usulan kegiatan yang sudah disampaikan berkali- kali tetapi belum juga dilaksanakan.
“Kami gak mungkin mengetahui sudah berapa kali usulan itu disampaikan, karena ada puluhan ribu kegiatan yang diusulkan dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bekasi,” ujar Slamet, Jumat (31/01).
Jadi, lanjutnya, melalui Musrenbang kecamatan agar diberi tanda khusus mana kegiatan yang sudah diusulkan berkali-kali namun belum direalisasikan.
“Namun tentunya tetap dengan mengedepankan azas manfaat atas usulan yang disampaikan tersebut,” tegas Slamet.
Jika dihitung-hitung anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan semua kegiatan yang diusulkan setiap tahunnya mencapai Rp 10 Triliyun. Padahal APBD untuk belanja pembangunan hanya Rp 3 Triliyun. Atas dasar itulah kita memakai skala prioritas dalam menentukan mana kegiatan yang didahulukan realisasinya,” sambung Slamet .
Namun begitu, sebelum Musrenbang tingkat Kabupaten, pihak Bappeda bersama camat dan para kepala perangkat daerah terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi terkait usulan-usulan kegiatan tersebut.
“Hal itu tentunya agar usulan kegiatan yang akan direalisasikan benar- benar prioritas. Di antara yang prioritas kan ada yang sangat prioritas,” ujarnya. (red)
