SERAH terima jabatan (Sertijab) sekaligus lepas sambut Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Deni Santo dipindah tugas menjadi Kepala Bagian Kerjasama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) digantikan pejabat yang baru Nurhadi Putra yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Bandung Barat, Senin (18/03).
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yusuf Purnama memaparkan keberhasilan Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi (Deni Santo) selama menjabat sudah melakukan banyak perubahan, baik dalam betuk fisik kantor maupun pelayanan terhadap masyarakat.
“Alhamdulilah sudah banyak keberhasilan yang dilakukan beliau (Deni Santo), salah satunya sudah berhasil membunuh mafia tanah , membuat layanan satu pintu informasi tata ruang dan yang terakhir meresmikan loket baru dari loket yang semula seperti pasar (8 loket), menjadi teratur dengan dibangunnya 19 loket,” kata dia saat sambutan.
Masih kata Yusuf, sesuai dengan faktanya, penambahan loket membawa perubahan. Perubahan itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di Kantor BPN Kabupaten Bekasi.
“Yang saya tahu selama ini rasa-rasanya sulit dan butuh nyali untuk merubah system disini, karena yang kita rubah bukan hanya fisik kantor, tapi juga mindsetteman-teman staf kantor BPN itu sendiri dan saya pastikan kantor BPN Kabupaten Bekasi sudah ada semangat baru itu,” tegas dia.
Sementara itu Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi yang baru, Nurhadi Putra mengaku, beban kerja BPN di Kabupaten Bekasi sangat jauh lebh berat disbanding BPN Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya volume pelayanan dan pekerjaan. Dirinya meminta dukungan dari semua pihak agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
“Ini merupakan kepercayaan yang sangat berat yang diberikan Kakanwil kepada kami, mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, kami diberikan kemudahan sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bisa mengemban amanah ini sesuai dengan harapan Negara, Pemerintah Daerah, tentunya harapan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Kaitan tugas kenegaraan, Nurhadi mengatakan bahwa di Kabupaten Bekas sendiri banyak yang harus diselesaikan, salah satunya pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang jauh berbeda ditempat sebelumnya.
“Selama di Bandung Barat saya akui disni lebih tinggi untuk tugas-tugas kenegaraan kaitan PTSL. Sewaktu menjabat di BPN Bandung Barat, belum ada. Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional seperti jalan tol, kereta cepat, LRT semuanya merupakan kegiatan yang harus diselesaikan,” tutupnya. (pras)
