Proses Pembayaran Ganti Rugi Lahan Jatimulya Tahap II Dilanjutkan

DIREKTORAT Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengubah rencana pengoperasian light rapid trans (LRT). Kereta ringan yang semula akan dioperasikan secara otomatis, untuk sementara dijalankan oleh masinis layaknya kereta rel listrik.

Perubahan rencana ini dilakukan karena proses pembangunan depo LRT tertunda. Meski begitu, uji coba LRT tetap dilakukan tahun depan.

“Kalau semula kan memang dijalankan secara otomatis di pusat kontrol di depo. Namun memang ada keterlambatan, sehingga LRT sementara dijalankan manual oleh masinis yang ada di dalam keretanya, seperti KRL. Tapi uji coba tetap dilakukan di 2019,” kata Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Perkeretaapian, Jumardi kepada NewsBekasi.Id, Rabu (26/12).

Diungkapkan Jumardi, Depo LRT awalnya direncanakan dibangun tahun ini. Namun terkendala proses pembebasan lahan sehingga baru dapat dibangun pada Januari 2019. “Namun sekarang semua proses pembebasan tanah sudah berjalan, sudah masuk pada tahap kedua. Maka dari itu, alat berat kami sudah bisa masuk ke lokasi dan pengerjaan siap dilakukan. Ini memercepat proses pembangunan LRT,” ucapnya.

Depo dibangun di Kelurahan Jatimulya dengan menempati lahan seluas 10,5 hektar. Depo menjadi titik penting karena lokasi tersebut dijadikan sebagai pusat kontrol seluruh pengoperasian LRT, sekaligus tempat parkir kereta. Namun, ujar Jumardi, setidaknya diperlukan waktu 1,5 tahun untuk membangun depo.

“Maka dari itu, untuk sementara pengoperasiannya belum bisa dilakukan secara otomatis. Masih harus dijalankan oleh masinis. Begitu juga untuk parkir kereta, kami menggunakan plan B, yakni diparkir di titik akhir di Cibubur. Namun, pada prosesnya, percepatan tetap dilakukan agar saat beroperasi nanti secara komersil bisa segera dilakukan secara otomatis dengan sistem kontrol,” ucapnya.

Seperti diketahui LRT dibangun sepanjang 44 kilometer menghubungkan Jakarta dengan tiga daerah di Jawa Barat yakni Bogor, Depok dan Bekasi. LRTdibangun untuk menekan kemacetan di jalan raya.

Sementara itu, proses pembebasan lahan LRT di Kabupaten Bekasi telah memasuki tahap kedua. Pada tahap ini, Kemenhub bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi melakukan pembayaran terhadap 23 bidang tanah dan tiga bangunan. Total nilai untuk pembebasan ini mencapai Rp 36.537.130.000.

Sebelumnya, pada tahap pertama, 25 bidang tanah serta dua bangunan telah lebih dulu dibebaskan.

“Ini menjadi tahapan kedua, setelah sebelumnya pembebasan tahap pertama kami lakukan. Pembebasan ini dilakukan setelah kami menggelar serangkaian proses mulai dari pengukuran, penilaian, musyawarah hingga tahap verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan beserta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” kata Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo.

Secara keseluruhan, kata Deni, ada 191 bidang tanah dengan luas mencapai 10,5 hektar yang harus dibebaskan di Kabupaten Bekasi. Hanya saja, lima bidang tanah di antaranya merupakan aset milik negara yang dihuni oleh warga penggarap. Terdapat sedikitnya 300 bangunan yang didirikan di aset negara seluas 5 hektar itu.

“Luas lahan yang menjadi aset negara itu luasnya signifikan. Itu salah satu yang menjadi kendala. Namun saat ini kami fokuskan pada bidang tanah milik warga. Saat in terus kami turun ke warga untuk memercepat proses pembebasan. Kami berharap Januari hingga Februari ini proses pembebasan lahan selesai sehingga pembangunan fisik dalam dilakukan,” kata dia. (dej)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *