Anggota DPRD Kab Bekasi Dituding Bermain Proyek 

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dituding main proyek. Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) diminta turun gunung untuk menindaklanjuti persoalan itu. Demikian disampaikan Ketua Asosiasi Kontraktor Seluruh Daerah Indonesia (AKSDAI) Kabupaten Bekasi, Budiarta.

“Kami selaku kontraktor profesional yang tergabung dalam berbagai asosiasi tentu saja merasa terganggu dengan adanya oknum anggota DPRD yang terlalu bermanuver dengan bermain proyek kegiatan di Dinas,” kata Budiarta kepada NewsBekasi.Id, Senin (08/10).

Pasalnya, menurut dia, jika mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur kedududukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dimana anggota dewan dilarang bermain proyek. “Saya sih merasa prihatin dengan kondisi ini, sementara kita yang profesional dan punya perusahaan cuma jadi penonton,” kata dia.

Yang lebih Parahnya lagi, lanjut Budi- panggilan Budiarta, hasil pekerjaan yang dibekingi oknum anggota dewan berkedok aspirasi itu dianggap kurang profesional alias ‘acak adut’. “Asal-asalan, Bang hasilnya. Boleh di ceklah. Yang ngerjainnya juga ogah-ogahan,” ungkapnya.

Sehingga, lanjutnya, dugaan adanya keterlibatan beberapa legislator dalam sejumlah proyek, maka harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku. “Kalau bisa KPK juga turun tangan. Penyidik jangan hanya melihat atau mendengar dari media tetapi harus mendalaminya juga. Masak sekelas Kota Malang bisa di ungkap disini nggak bisa.” sindirnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris membenarkan jika lesgilstor tidak diperkenankan bermain proyek. “Kalau ada yang menilai anggota dewan bermain proyek dan mengkritik ya nggak apa-apa, bagus itu namanya kritik membangun,” ucapnya.

Hanya saja, sepengetahuanya tidak ada anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang melakukan hal seperti itu melainkan sebatas menyampaikan aspirasi.

“Kalau aspirasi kan memang tugasnya dan sepengetahuan saya bukan dewan yang mengerjakan karena dewan kan nggak punya hak menggunakan anggaran. Yang punya hak menggunakan anggaran ya tetap eksekutif, bukan legislatif,” kata Daris. (dej) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *