Tak Mengantongi Izin, Proyek PT Lookman Djaya Dihentikan Ketua Dewan

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Sunandar didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD, Danto, menghentikan sementara kegiatan pengurugan dan perataan tanah yang dilakukan PT Lookman Djaya Land untuk pembangunan arena peti kemas,senin (17/09).

Lahan ini tepatnya berada di Kampung Pasaliun, RT06, RW06, Desa Bojong Sari, Kecamatan Kedungwaringin. Dalam Inspeksi Mendadak (Sidak) itu Sunandar menegaskan, pihaknya tidak menghalangi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Bekasi asalnya sesuai dengan izinnya.

Sidak ini adalah tindak lanjut dari surat pengaduan Sniper Indonesia bernomor: 027/LP-DPRD/SNIPER/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 yang menduga kegiatan di lokasi itu tidak melengkapi perizinannya karena lokasi lahan berada di zona pemukiman. “Kedatangan kami ini terkait aduan dari masyarakat,” ujar Ketua DPRD, Sunandar kepada NewsBekasi.Id

Terang dia setelah meninjau lokasi ternyata pihak perusahaan sudah memiliki izin lokasi dari tahun 2014 untuk total lahan 40 hektare. “Nah lahan itu ternyata peruntukannya untuk pemukiman atau perumahan. Nah, maka izin lokasinya harus diubah dan silakan ditempuh pihak perusahaan,” terangnya.

“Namun sementara perizinan lokasinya sedang diubah pihak perusahaan, maka aktivitas di lokasi harus dihentikan. Semua kegiatan apakah pengurugan dan perataan tanah untuk peti kemas harus dihentikan. Silakan dilanjutkan kegiatannya jika perizinannya sudah lengkap. Kalaupun mau digunakan aktivitas saat ini ya sesuai dengan peruntukannya yaitu pemukiman atau perumahan. Di luar itu ya hentikan dulu dong,” sambungnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, jika lokasi tersebut digunakan untuk parkiran sementara mobil berat seperti kontainer milik perusahaan diharapkan dia juga segera dihentikan. “Karena itu jelas-jelas bukan untuk peruntukannya. Sudah jelas itu yang ada izinnya saat ini untuk pemukiman atau perumahan, bukan untuk parkiran sementara,” tegasnya.

Hal senada dibenarkan Wakil Ketua Komisi I DPRD, Danto. Jelas politisi Partai Gerindra ini, pihaknya dalam waktu dekat segera memanggil pihak perusahaan untuk meminta klarifikasi soal peruntukan perizinan di lahan tersebut.

“Kalau acuan secara Perda Tahun 2011 memang ini melanggar karena tak sesuai RDTR. Kalau izinnya sedang diubah ya silakan saja. Tapi jangan ada kegiatan dulu di luar dari izin yang sudah ada. Pokoknya harus ditaati hal ini,” tuturnya.

Jelas dia, pihaknya bakal membantu bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Bekasi. “Tetapi, harus mentaati aturan yang berlaku di Kabupaten Bekasi. Biar berjalan dengan semestinya alias benar. Jangan selagu-lagunya yah,” jelasnya. (yga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *