SEBAGAI status Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Wibawa Mukti yang mengunakan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi dibawah kendali Dinas Kominfo Santik Kabupaten Bekasi, harus lebih mengutamakan siaran dan informasi yang bermuatan lokal, sehingga berfungsi sebagai sumber informasi publik buat masyarakat, serta sekaligus bisa mewartakan keberhasilan kinerja tiap SKPD di Kabupaten Bekasi, serta bisa menyuguhkan hiburan yang ada nilai budaya dan pendidikan bermuatan lokal kebekasian.
“Konsep siaran LPPL Radio Wibawa Mukti semakin hari semakin ngaco terdengar oleh telinga disetiap jam siarannya, sehingga terkesan tidak ada “Ruh” nya dalam konsep muatan lokal kebekasian, jangan disamakan dengan konsep radio bisnis swasta,” Ucap salah satu pemerhati LPPL Radio Wibawa Mukti yang juga kini menjabat Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Budiarta kepada NewsBekasi.Id, Kamis (13/09)
Bahkan menurut Budiarta, harusnya pihak Dinas Kominfo Santik melalui LPPL Radio Wibawa Mukti bisa merangkul radio komunitas yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi satu kekuatan dalam memajukan nilai budaya lokal kebekasian, selain itu banyak celah kerjasama dengan para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Bekasi dalam mengangkat citra kebekasian.
“Jangan lagu barat yang di stel, emang domain penggemarnya udah sejauh mana sich, saya paling gak setuju kalau program dirubah kaya gitu, dan saya gak rela nilai historis kebekasian tidak ditampilkan,” ucapnya.
Selain itu banyak pengemar yang akan menjadi pendengar setia, asal mereka bisa dirangkul melalui komunitas seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bekasi, bahkan para pelaku seni dan budaya tersebut harusnya diberi kesempatan melalui ruang siaran terhadap aktifitas kegiatan mereka sehari-hari sehingga ada nilai historis.
Selain hal tersebut, ia menyindir peranan Diskominfo Santik terhadap keseriusan dalam pengelolaan radio tersebut dari proses perijinannya hingga dalam persoalan anggarannya serta perbaikan dan peningkatan sumber daya manusianya yang bisa berdaya saing yang memahami karakter masyarakat kabupaten Bekasi.
“Program baru yang sekarang kurang greget dan kurang ada nilai jualnya buat masyarakat terhadap fungsi radio itu sendiri, kalau orang dinas sudah gak mau ngurus radio secara serius, mending sekalian bubarin aja sekalian daripada cuman habisin anggaran gak puguh lagu,” terangnya.
Hal tersebut bisa jadi dasar buat Bupati Bekasi, untuk evaluasi kinerja Kepala Kepala Dinas, Kabid dan Kasienya, bahwa peran penting radio tersebut adalah bagaimana informasi publik dari setiap persoalan dan keluhan yang ada di masyarakat bisa sampai dan terjawab oleh berbagai solusi dan cara mengatasi oleh setiap SKPD terkait.
“Jangan kebanyakan gaya bermacam-macam program sok keren-kerenan ala barat, kembalikan aja ke awal program siaran yang dulu biar enak didengar oleh masyarakat dengan nilai seni dan budaya kebekasian yang harus sering ditonjolkan,” jelasnya. (red)
