SEKRETARIS Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha menyebutkan polemik Penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2018 dinilai gagal dan asal-asalan. Salah satu penyebab utamanya yaitu minimnya sosialisasi oleh dinas terkait.
“Kita di Komisi 1 sebagai mitra kerja dinas DPMD gak pernah diajak urun rembuk. Diundang pun mereka gak pernah hadir dalam rapat. sama dewan aja dah kayak gitu komunikasinya, lalu gimana mereka berinteraksi ke masyarakat. Saya katakan nol binti nihil” ujarnya kepada NewsBekasi.Id, Jumat (20/07/2018)
Menurut nya, Dinas DPMD kayak lagi jadi panitia ngadu ayam. Sebab, Surat tentang lolos gak lolos bacalon kades yang dikasih oleh tim seleksi ke panitia Pilkades di bagikan di sebuah Hotel. Harusnya kan suratnya diantar, dijelaskan secara detail ke panitia, kenapa yang bersangkutan gak lolos misalnya, penilaiannya kayak apa. Biar panitia dapat menjelaskan dengan cara ilmiah kepada bacalon.
“Tapi tim seleksi gayanya udah kaya ngadu ayam, panitia dipanggil ke hotel, dikasih amplop yang di lèm, lalu panitia disuruh kasih ke bacalon. Ini namanya Piladuyam, bukan Pilkades.” ucapnya.
Terang dia, Komisi I mempertanyakan profesionalitas dan kinerja DPMD dibawah pimpinan Aat Baharty dalam menyelenggarakan hajatan Pilkades serentak 2018. “Karena pilkades itu ngurusin manusia, bukan urus merki di kebon bayam. Jadi jangan anggap sepele masalah Pilkades yang di nilai kalangan berjalan amburadul,” tandasnya. (dej)
