Daris : Bupati Bekasi Tidak Bisa Seenaknya Gunakan APBD Buat Bayar Gaji ke 13 dan THR

KONTROVERSI pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 melalui Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD), mendapat sejumlah kritikan salah satunya datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, H. Daris.

Menurut sepengetahuannya, apapun yang sudah dibahas dalan APBD hanya bisa di cairkan melalui proses paripurna karena Undang Undang (UU). “Coba buka Undang Undang No 23 tentang keuangan daerah dimana soal keuangan daerah harus di bahas oleh kedua tim anggaran baik Eksekutif maupun Legislatif dan harus melalui pengesahan paripurna,” ungkapnya kepada NewsBekasi.Id, Rabu (06/6/2018)

Keuangan daerah yang akan digunakan untuk apapun oleh Kab dan Kota seluruh Indonesia, jelas daris, tetap harus di sahkan melalui mekanisme paripurna berdasarkan hasil pembahasan kedua tim anggaran Pemkab dengan DPRD.

Jadi tidak bisa kalau uang anggaran bentuknya dalam THR maupun Gaji ke 13 mengambil dari APBD Kabupaten Bekasi tanpa ada pembahasan, tanpa adanya pembahasan paripurna itu sifatnya Illegal dan ada pelanggaran hukumnya.

“Semua itu ada mekanismenya yang sudah diatur dalam Undang Undang (UU), bukan surat edaran mentri maupun perintah presiden,” ucap politisi Partai Gerindra

Daris sendiri mengakui sangat tidak tahu soal rencana pencairan THR dan Gaji ke 13 melalui APBD, apakah itu atas perintah presiden atau UU yang tidak perlu lagi di baca.

“Sepengetahuan saya penggunaan anggaran APBD itu merupakan anggaran yang sudah di bahas dan di sahkan di paripurna pada november 2017 dan maret 2018 kemarin nanti pada pembahasan ABT. Kalau sampai ini di cairkan anggarannya oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi maka saya salah satu orang yang akan tidak mengambil THR dan Gaji ke 13,” pungkasnya. (dej)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *