Kabag ULP Angkat Bicara Setelah Disalahkan PUPR

KEPALA Bagian Unit Lelang Pengadaan (ULP) Yan-yan Akhmad angkat bicara terkait tanggapan kepala dinas PUPR yang menyalah ULP terkait pembatalan gedung 16 lantai di pemerintahan daerah kab Bekasi. Selasa 10/04/2018

“kami berkerja Mengacu kepada peraturan presiden (Prespes) no 5 tahun 2012 yang mana di sebutkan (3) PA/KPA pelelang/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila di antaranya tidak sesuai dengan Perpres, ada dugaan KKN yg melibatkan kelompok kerja ULP, adanya pelanggan persaingan dalam pelaksanaan lelang.

Sementarakan kami lihat  dari ke 3 poin tersebut tidak ada yang mengarah kesanah, makanya lelang kami lanjutkan.” Ujarnya kepada NewsBekasi.Id, Selasa (04/10/2018).

Surat yang dikirimkan PUPR tidak memenuhi syarat pembatalan lelang. Isi surat hanya pembangunan dibatalkan, karena belum memiliki amdal dan ijin dari Mendagri. Sementara ULP melalui pokja tidak bisa menghentikan proses lelang yang saat itu dalam proses evaluasi.

“Karena pembatalan lelang yang dilakukan PUPR setelah diumumkan pemenang lelang itu sah-sah saja, karena ada point kesepakatan tidak bersedia menandatangani SPPBJ. Dan itu dilakukan setelah pengumuman lelang.” katanya.

“Tidak ada alasan bagi kami untuk membatalkan lelang, karena surat permohonan pembatalan lelang oleh PUPR tidak memenuhi syarat pembatalan lelang sesuai Perpres 5 tahun 2012. Makanya kami terus meneruskan proses lelang. Setelah pemenang lelang ditentukan, maka pembatalan pekerjaan bisa dilakukan oleh PUPR,” tambahnya.

Menurutnya, jika pembatalan pembangunan gedung 16 lantai disalahkan ke ULP, jelas salah alamat. ULP hanya mengumumkan pekerjaan yang siap dilelang berdasarkan hal tekhnis dan kesiapan dokumen. (yga)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *