ikol

Pilkada Kutim, Calon Menang Bisa didiskualifikasi karena Politik Uang

Published On December 15, 2015 | By Redaktur Buana FM | Berita, Berita Kutim

KUTAI TIMUR (BUANA News) — Sejumlah praktik politik uang mulai dilaporkan kepada pengawas pemilu. Ancaman sanksi berat menanti jika terbukti. Pemenang pilkada bahkan bisa dipidana sekaligus didiskualifikasi.

Ketua Bawaslu Kaltim Saipul Bachtiar membenarkan, sejumlah laporan kecurangan sudah masuk. Beberapa dilimpahkan kepada pengawas pemilu di kabupaten kota.

‎Menurutnya, money politic merupakan pelanggaran berat. Jika kandidat terbukti melanggar, dikenakan sanksi administrasi. Tak hanya itu, andaikata pengadilan memutuskan bersalah dan tetapan itu mengikat serta berkekuatan hukum tetap, calon kepala daerah bisa terkena pidana karena melanggar KUHP Pasal 149.

“Berlaku bagi semua kandidat, baik yang unggul maupun tidak. Jika terbukti, kandidat bersuara banyak pun bisa didiskualifikasi (gugur),” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, tak hanya politik uang yang bisa menggugurkan para kandidat. Ada pula dana kampanye. Bukan berdasarkan kuantitas tapi kualitas. Jika laporan calon kepala daerah Rp 1 miliar, namun di lapangan penggunaan melebihi angka tersebut, bisa menggugurkan mereka.

“Jika terbukti bersalah,” ulangnya.

Aroma praktik politik uang selama kenduri demokrasi pada 9 Desember lalu memang mulai tercium. Dari Pilkada Kutai Timur (Kutim) yang diikuti tiga pasangan calon (paslon), misalnya. Sejumlah barang bukti diamankan salah satu tim sukses selama masa tenang hingga pencoblosan.

Barang bukti praktik politik uang yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebanyak Rp 18,3 juta, daftar pembayaran relawan, daftar koordinator relawan kecamatan, dan brosur kontrak politik dari salah satu pasangan calon.

“Barang bukti yang kami laporkan pada 8 Desember sudah lengkap, namun sampai hari ini (kemarin) tidak ada upaya signifikan dari Panwaslu Kutim sebagai pihak yang berwenang mengusut money politic,” kata Arsyanti, kuasa hukum pasangan nomor urut 2 atas nama Ardiansyah Sulaiman-Alfian Aswad, kemarin (13/12). “Pihak kepolisian pun urung mengusut karena panwas tidak melaporkan temuan,” sambungnya.

Dikatakan, praktik dengan membagikan uang survei kepada pemilih sebenarnya dilarang pada masa tenang. Dalam rekapitulasi target relawan yang berhasil disita, tiap koordinator disebut membagikan sejumlah uang bagi koordinator wilayah di empat kecamatan, yakni Kaubun, Kaliorang, Sangkulirang, dan Karangan. Nominal bervariasi mulai Rp 10 juta hingga Rp 20 ribu bergantung jumlah relawan yang berhasil didata tiap-tiap desa. Khusus Karangan, totalnya Rp 272,8 juta.

Pembagian uang sejak 7–8 Desember. Dibayarkan kepada pemilih setelah menjawab pilihan pada saat Pilkada Kutim 2015. “Pelaku atas nama Mujtahidin kami tangkap 8 Desember saat membagi-bagikan uang di Kecamatan Karangan beserta daftar penerima uang dan brosur kontrak politik,” terang dia.

Anehnya, lanjut dia, nama relawan tidak terdaftar sebagai relawan resmi di KPU Kutim. Sehingga, masuk kategori pemilih biasa, bukan relawan pasangan calon.

“Kami tidak bicara pemenang pemilihan karena sampai saat ini proses perhitungan masih terus berlangsung. Kami mau pemilihan dan penyelenggaraan berlangsung jujur dan netral sesuai amanat undang-undang,” pungkasnya.

Saipul Bachtiar yang memimpin Bawaslu Kaltim mengaku, laporan itu sudah masuk. Sudah pula dilimpahkan kepada pengawas pemilu di Kutim.

“Bisa dikategorikan sebagai temuan awal,” ucapnya. (prokaltim/if/buana)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *